SensusIndonesia — Kota Mataram dipercaya menjadi salah satu daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos). Namun, capaian program tersebut masih menjadi sorotan DPRD.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, mengungkapkan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mataram baru sekitar 8 persen. Sementara capaian Perlindungan Sosial (Perlinsos) baru mencapai sekitar 46 persen.
Menurut Herman, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius. Sebab, Mataram termasuk dalam 42 kabupaten/kota yang menjadi pilot project digitalisasi bansos.
“Jadi kita ini pilot project. Tentunya kita punya perhatian khusus dari pusat. Kita ingin mengetahui progresnya. Ada target dari pusat, jangka waktu sekian semua harus didata,” kata Herman, Kamis (17/9/2026).
Herman menilai, status sebagai daerah pilot project semestinya membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bergerak lebih cepat dan membangun sinergi untuk mengejar target tersebut.
Apalagi, pelaksanaan digitalisasi bansos tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya dalam pemenuhan IKD.
“Ini memang bukan ranah Dinas Sosial, tapi Dukcapil. Tapi itu berkaitan. Karena di Perlinsos sebelum mengakses perlinsos itu harus ada IKD. Ini harus tetap koordinasi antara Dinas Sosial dan Dukcapil,” ujarnya.
Artikel Terkait
Cegah 'Like and Dislike' Oknum Petugas! Herman Desak Agen Perlinsos Mataram Bebas dari Kepentingan