Baca Juga: Cegah 'Like and Dislike' Oknum Petugas! Herman Desak Agen Perlinsos Mataram Bebas dari Kepentingan
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menyampaikan, penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026. Saat ini setelah dilakukan verifikasi, pengecekan ulang dan dikonsolidasikan ada 731 dataset dari 43 OPD di NTB Satu Data.
Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan satu data bukan sekadar memperbanyak dataset, melainkan memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran data. Tantangan yang masih dihadapi antara lain kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran.
Gubernur mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB yang terus membangun dan mengembangkan NTB Satu Data di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, keterbatasan sumber daya justru menuntut pemerintah semakin cermat dalam menentukan prioritas dan memastikan anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
“Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.
Penguatan tersebut juga diarahkan melalui penyempurnaan regulasi NTB Satu Data. Rancangan perubahan Pergub yang saat ini berproses di Biro Hukum akan memperkuat tata kelola data, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan, keamanan, serta mekanisme pemutakhiran dan pengelolaan data.
Sementara itu, pengembangan ke depan diarahkan secara bertahap dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dengan tetap memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan dan keberlanjutan sistem.
Dengan arah tersebut, NTB Satu Data diposisikan sebagai fondasi informasi pemerintahan, sedangkan Dashboard Eksekutif menjadi instrumen untuk menerjemahkan informasi tersebut ke dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.