Herman juga mengingatkan pentingnya pengawasan berlapis dari pemerintah.
Menurutnya, supervisi tidak boleh hanya dilakukan ketika pejabat turun langsung ke lapangan. Sebab, kondisi yang terlihat ketika dilakukan inspeksi belum tentu menggambarkan praktik pendataan sehari-hari.
Ia khawatir, setelah pengawasan langsung selesai, praktik pendataan kembali tidak sesuai dengan kondisi faktual warga.
“Di bagian lain setelah Bapak tidak turun ke sana, tidak mengecek atau tidak mensupervisi, bisa saja kembali lagi, tidak independen, tidak betul-betul melakukan tugasnya untuk mendata sesuai dengan fakta di lapangan,” sambungnya.
Herman bahkan menyoroti persoalan data warga miskin yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia mengaku masih menemukan kondisi yang berbanding terbalik di lapangan: warga yang secara kasat mata mampu justru memperoleh bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
“Yang harusnya tidak dapat, dia dapat. Padahal dia punya rumah, mobil. Yang harusnya berhak dapat, dia tidak dapat,” tegas Herman.
Karena itu, ia meminta Pemkot Mataram tidak hanya mengejar target digitalisasi dari sisi sistem dan jumlah data yang masuk. Kualitas data dan ketepatan sasaran harus menjadi ukuran utama keberhasilan pilot project tersebut.
Digitalisasi, menurutnya, harus mampu mengurangi kesalahan pendataan sekaligus memastikan kelompok masyarakat yang paling rentan tidak semakin tertinggal karena keterbatasan akses teknologi.
Apalagi pemerintah sebelumnya telah menempatkan digitalisasi bansos sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan.
“Ini yang harus kita kawal,” pungkas Herman.
